MENUNGGU PPDB SISTEM ZONASI DIBERLAKUKAN

Penerimaan Peserta Didik Barun (PPDB) sebagaimana yang dipayungi Permendiknas Nomor 17 tahun 2017, hingga kini masih menjadi semi wacana. Belum diterapkan seideal yang dipaparkan dalam Permendiknas tersebut.

Sejatinya, jika sistem zonasi ini sudah diberlakukan penuh, semua peserta didik pada setiap sekolah, akan terpaparkan menurut tempat tinggal atau domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) orang tuanya. Bisa dibayangkan, begitu besar efisiensi biaya pendidikan yang akan dikeluarkan masyarakat, karena ongkos transportasi sekolah menjadi lebih minimalis.

Tapi seberapa cepat kondisi ideal tersebut dicapai? Sementara pemberlakuan sistem xonasi ini pada faktanya belum berjalan sesuai harapan. Fakta itu terlihat dari "cara berfikir" masyarakat itu sendiri, yang menempatkan sekolah tertentu sebagai sekolah favorit dan harus menjadi tujuan untuk tempat belajar. Masyarakat masih berbondong-bondong untuk memburu sekolah favorit, padahal sudah di luar zona belajarnya. Sementara itu pada saat yang bersamaan, sekolah yang justru terletak tak jauh dari tempat domisilinya malahan ditinggalkan, dengan alasan "kurang bermutu".

Dus, stop pemberian status "sekolah unggul" atau "sekolah favorit"!, karena itu hanya akan menciptakan kesenjangan. Kesenjangan prestasi, sekaligus kesenjangan pemenuhan infrastruktur pendidikan. Hal itu dimungkinkan, karena sebagai sekolah unggulan daerah, maka pemerintahan daerah akan jor-joran membiayai dan melengkapi infrastruktur sekolah tersebut. Pemerintah ingin agar muncul-prestasi-prestasi spektakuler dari sekolah tersebut. Sedangkan pada sisi lain,. sekolah yang tidak diunggulkan hanya akan mendapatkan bantuan pemerintah alakadarnya.

Inilah yang kata pepatah: "Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin". Relevansinya, sekolah unggul akan semakin "wah", sedangkan sekolah non unggulan akan "terseok-seok. Ironisnya, yang masuk sekolah unggulan juga memiliki berbagai kelebihan : pintar, kaya, dan penuh ide. Sehingga apapun kebutuhan anaknya akan dipenuhinya dengan standar tertinggi. Sementara yang masuk sekolah konvensional hanyalah komunitas masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bahkan sebagian besar dari mereka berharap gratisan serta tidak memiliki ambisi untuk menumbuhkan kreatifitas yang dapat diunggulkan. 

Lakukanlah sistem zonasi, supaya perlakuan kita terhadap setiap sekolah bisa adil. Prestasi dan jiwa kompetitif nanti akan lahir seiring dengan kemampuan manajemen kepala sekolah dan kreatifitas warga di sekolah masing-masing.

Tapi tentu bukan mudah untuk menerapkan sistem zonasi ini agar benar-benar ideal. Perlu diawali di level terbawah, Sekolah Dasar. Bahkan bila perlu dari pendidikan usia dini. Dengan membatasi penerimaan peserta didik sesuai tempat domisilinya. Yakinlah, tidak akan lagi terjadi sekolah unggul, karena yang unggul sejatinya bukan sekolahnya, melainkan sumber daya manusia di sekolah tersebut. Selain itu, dengan sistem itu, kegiatan PPDB tidak perlu merepotkan aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk membuat "rekayasa surat" seperti KK, KTP, atau SUKET lainnya.

Selamat berkompetisi menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi di sekolah dekat lingkungannya...